Berdasarkan perspektif proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan kelautan, terdapat beberapa penyebab utama yang mengakibatkan pola pembangunan kelautan cenderung tidak berkelanjutan, yaitu: (1) laut sebagai sumberdaya milik bersama, (2) dampak lingkungan merupakan eksternalitas, (3) tenggang waktu dampak lingkungan terhadap kehidupan manusia, (4) kebanyakan jasa-jasa lingkungan ekosistem pesisir belum memiliki nilai pasar, (5) orientasi keuntungan ekonomi jangka pendek, (6) kesadaran akan nilai strategis sumberdaya dapat pulih dan jasa lingkungan bagi pembangunan ekonomi masih rendah (7) tingkat pengetahuan dan kesadaran tentang implikasi kerusakan lingkungan terhadap kesinambungan pembangunan ekonomi masih rendah, (8) ketiadaan alternatif pemecahan masalah lingkungan, dan (9) pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum masih lemah.
Oleh karena itu, perlu reformasi pengaturan pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan (environmental governance) yang meliputi keenam hal berikut: (1) kriteria keberhasilan pembangunan, yang meliputi efisiensi ekonomi, pemerataan hasil pembangunan secara adil, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumberdaya; (2) laut sebagai milik rakyat yang harus dikelola secara co-management (kemitraan masyarakat dan pemerintah), yang meliputi kombinasi "bottom-up" dan "top down approaches", desentralisasi pengelolaan aspekaspek tertentu, dan menghidupkan kembali pengelolaan berbasis masyarakat (community-based management); (3) tata ruang pembangunan pesisir dan lautan serta pengembangan budidaya laut daripada pemanfaatan yang bersifat ekstraktif, (4) penerapan retribusi untuk setiap pemanfaatan kelautan bagi pembinaan dan rehabilitasi lingkungan laut, (5) internalisasi eksternalitas negatif ke dalam unit biaya (cost) dari kegiatan pembangunan yang menimbulkan eksternalitas tersebut, dan (6) dalam memanfaatkan dan mengelola pesisir dan lautan, lingkungan laut harus dianggap sebagai bagian dari ekosistem global.
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta stakeholder lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar